MIUMI: RUU Gender Produk Liberal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang sudah mulai dibahas secara terbuka di DPR menuai kontroversi. Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) bahkan menyebut aturan tersebut adalah produk liberal.

Pasalnya, kata Sekjen MIUMI, Ustaz Bachtiar Nasir, secara substansial, defenisi gender yang termaktub pada Pasal 1 Ayat 1 sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Yakni sebagaimana mengenai peran dan kedudukan perempuan.

Penolakan RUU Dikti Bentuk Trauma UU BHP

Anggota Panitia Kerja RUU Pendidikan Tinggi (Dikti) Tubagus Dedi Gumelar mengatakan penolakan sejumlah pihak atas RUU Dikti adalah tindakan emosional.

Dedi menduga para pihak itu mengalami trauma psikologis karena mengingat proses UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang kontroversial.

Menurutnya, RUU Dikti adalah kemajuan dalam pengelolaan perguruan tinggi (PT). Aturan dalam RUU Dikti berpihak kepada rakyat, misalnya masyarakat akan dibebaskan dari biaya seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Malam Penganugrahan Mahasiswa Berprestasi FIK UI 2012

Jakarta,  BEM FIK UI 2012- Sang Mentari mulai berjalan keperaduannya. Sinarnya yang terang menerobos jendela gedung FIK UI. Angin sepoi-sepoi berhembus terasa hangat dikulit kami. Tepat pukul 16.00 WIB kami memasuki Auditorium Ojo Radiat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Sore kemarin Kamis, 5 April 2012, Kami dari tim Kajian Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI)  menuju Auditorium Ojo Radiat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia untuk menghadiri malam penganugrahan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FIK UI 2012.

Setgab Koalisi Memanas, Elit PKS Gelar Rapat

Jakarta Di tengah gonjang-ganjing isu di Sekretariat Gabungan Koalisi, para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) malam ini berkumpul di kantor DPP. Para menteri dari PKS dan anggota Fraksi PKS dikabarkan hadir. Membahas apa?

Informasi yang dihimpun detikcom, rapat digelar sejak sore di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (5/4/2012). Sejumlah petinggi PKS yang hadir mulai dari Presiden PKS Luthi Hassan Ishaq, Sekjen Anis Matta dan tokoh-tokoh lainnya.

Apakah rapat ini membahas sikap PKS terkait berakhirnya kebersamaan mereka di koalisi? Dua tokoh PKS yang dikonfirmasi soal ini membantahnya.

Jubir PKS Mardani mengatakan, rapat membahas soal pemenangan Pilkada DKI Jakarta. Dia membantah ada pembahasan soal koalisi. "Kami bahas pemenangan Pilkada," ucapnya singkat.

Agenda berbeda disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Abdul Hakim. Menurut dia, ada tiga agenda utama dalam rapat yakni masalah kemiskinan, energi dan korupsi.

"Diskusi rutin fraksi dengan staf ahli mengenai: 1. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, 2. Kebijakan energi masa depan, 3. Percepatan pemberantasan koruptor," jelasnya dalam pesan singkat kepada detikcom.

Kabarnya bakal ada keterangan pers usai rapat ini. Namun hingga kini belum ada kejelasan.

Titi Anggraini: Sistem Pemilu Tertutup Paling Cocok untuk Indonesia

Jakarta Fraksi-fraksi di DPR tengah mendebatkan sejumlah pasal krusial di revisi UU Pemilu. Salah satunya tentang sistem pemilu di Indonesia. Nah, melihat kondisi Indonesia saat ini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai sistem pemilu proporsional tertutup lebih cocok.

"Sistem proporsional tertutup saya kira lebih banyak keuntungannya jika melihat fenomena politik Indonesia saat ini," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Kami Perjuangkan RUU Keperawatan

Jakarta, Kastrat BEM FIK UI 2012-Sang Mentari mulai menengah tepat di tengah-tengah. Sinarnya yang terik menerobos dedaunan pohon-pohon rindang yang bergoyang. Angin sepoi-sepoi berhembus terasa hangat dikulit kami. Tepat pukul 10.30 WIB kami selesai kuliah umum di Auditorium Ojo Radiat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Siang kemarin Selasa, 3 April 2012, Kami dari tim Kajian Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI)  bertolak dari Fakultas Ilmu Keperawatan Kampus UI Depok menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Tepatnya di Ruang Sidang Komisi IX DPR RI  untuk menghadiri undangan dari Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI, yaitu salah satunya Kak Fikri (Alumni FIK UI). Mereka mengundang kami dalam rapat memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Keperawatan atau bisa juga dikatakan diskusi publik yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan.

Paripurna DPR Bisa Akomodir Opsi Tambahan PKS

VIVAnews – Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, rapat paripurna DPR guna membahas usul pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak kemungkinan bisa berkembang menjadi lebih dari dua opsi dengan mengakomodir opsi tambahan yang digagas PKS.