Jumat, 13 April 2012

DPR Persilakan DPD untuk Uji Materi UU Pemilu ke MK

Jakarta DPD RI berencana akan mengajukan uji materi terkait beberapa pasal dalam UU Pemilu yang dinilai melanggar konstitusi. Wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso mempersilahkan DPD RI untuk melakukan uji materi ke MK.

"Silakan, nggak apa-apa ajukan judicial review, kami menghormatinya. Tapi proses UU Pemilu yang melelahkan itu sudah diketok palu kemarin, jadi kalau ada DPD atau pihak-pihak yang belum puas ya dipersilakan untuk melakukan langkah-langkah apapun termasuk gugat di Mahkamah Konsitusi," kata Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/04/2012)

Rabu, 11 April 2012

RUU KKG Ditolak? atau Dikritisi?


KASTRAT BEM FIK UI, DEPOK -Sore tadi Selasa, 10 April 2012, Kami dari tim Kajian Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI)  bertolak menuju Perpustakaan pusat Universitas Indonesia. Tepatnya di Aula Perpustakaan Lt.6  UI untuk menghadiri undangan dari  Kastrat Nuansa Islam Mahasiswa Universitas Indonesia (SALAM UI). Kastrat SALAM UI mengundang kami dalam diskusi publik yang bertema “Membedah Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender”. Diskusi publik ini menghadirkan pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya. Pembicara diskusi diantaranya dari Komisi VIII DPR RI, Ibu Ledia Hanifa Amalia, S. Si, Dosen Fakultas Hukum UI, Bapak Heru Susetyo, SH., LLM., Msi. Dan dari  INSISTS Bapak Henri Shalahuddin, MA.

Selasa, 10 April 2012

Di Sarankan Untuk Tidak Mengisi BBM Sehari


PADA TANGGAL 15 APRIL 2012 JANGAN MENGISI BBM!!
-------------------------------------------------------------------
Mau tahu kenapa? Baca lebih lanjut di bawah :

dr Bapak Nanang Pamudji, Kaprodi HI UGM:
Teman-teman, beberapa pekan ini kita dibanjiri oleh informasi tentang naiknya harga minyak dunia. Bahkan banyak demonstrasi menentang keputusan pemerintah yang mau tidak mau HARUS menaikan harga jual BBM!

... Sebenarnya biang keladi kenaikan harga BBM bukanlah pemerintah! Melainkan Perusahaan Minyak Global yang Memonopoli mayoritas harga minyak dunia! Dan ADA CARA untuk menghadapi mereka! BENAR! ADA CARANYA!

Senin, 09 April 2012

MIUMI: RUU Gender Produk Liberal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) yang sudah mulai dibahas secara terbuka di DPR menuai kontroversi. Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) bahkan menyebut aturan tersebut adalah produk liberal.

Pasalnya, kata Sekjen MIUMI, Ustaz Bachtiar Nasir, secara substansial, defenisi gender yang termaktub pada Pasal 1 Ayat 1 sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Yakni sebagaimana mengenai peran dan kedudukan perempuan.

Penolakan RUU Dikti Bentuk Trauma UU BHP

Anggota Panitia Kerja RUU Pendidikan Tinggi (Dikti) Tubagus Dedi Gumelar mengatakan penolakan sejumlah pihak atas RUU Dikti adalah tindakan emosional.

Dedi menduga para pihak itu mengalami trauma psikologis karena mengingat proses UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang kontroversial.

Menurutnya, RUU Dikti adalah kemajuan dalam pengelolaan perguruan tinggi (PT). Aturan dalam RUU Dikti berpihak kepada rakyat, misalnya masyarakat akan dibebaskan dari biaya seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN).

Jumat, 06 April 2012

Malam Penganugrahan Mahasiswa Berprestasi FIK UI 2012

Jakarta,  BEM FIK UI 2012- Sang Mentari mulai berjalan keperaduannya. Sinarnya yang terang menerobos jendela gedung FIK UI. Angin sepoi-sepoi berhembus terasa hangat dikulit kami. Tepat pukul 16.00 WIB kami memasuki Auditorium Ojo Radiat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Sore kemarin Kamis, 5 April 2012, Kami dari tim Kajian Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI)  menuju Auditorium Ojo Radiat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia untuk menghadiri malam penganugrahan Pemilihan Mahasiswa Berprestasi FIK UI 2012.

Kamis, 05 April 2012

Setgab Koalisi Memanas, Elit PKS Gelar Rapat

Jakarta Di tengah gonjang-ganjing isu di Sekretariat Gabungan Koalisi, para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) malam ini berkumpul di kantor DPP. Para menteri dari PKS dan anggota Fraksi PKS dikabarkan hadir. Membahas apa?

Informasi yang dihimpun detikcom, rapat digelar sejak sore di kantor DPP PKS, Jl TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (5/4/2012). Sejumlah petinggi PKS yang hadir mulai dari Presiden PKS Luthi Hassan Ishaq, Sekjen Anis Matta dan tokoh-tokoh lainnya.

Apakah rapat ini membahas sikap PKS terkait berakhirnya kebersamaan mereka di koalisi? Dua tokoh PKS yang dikonfirmasi soal ini membantahnya.

Jubir PKS Mardani mengatakan, rapat membahas soal pemenangan Pilkada DKI Jakarta. Dia membantah ada pembahasan soal koalisi. "Kami bahas pemenangan Pilkada," ucapnya singkat.

Agenda berbeda disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Abdul Hakim. Menurut dia, ada tiga agenda utama dalam rapat yakni masalah kemiskinan, energi dan korupsi.

"Diskusi rutin fraksi dengan staf ahli mengenai: 1. Upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran, 2. Kebijakan energi masa depan, 3. Percepatan pemberantasan koruptor," jelasnya dalam pesan singkat kepada detikcom.

Kabarnya bakal ada keterangan pers usai rapat ini. Namun hingga kini belum ada kejelasan.

Titi Anggraini: Sistem Pemilu Tertutup Paling Cocok untuk Indonesia

Jakarta Fraksi-fraksi di DPR tengah mendebatkan sejumlah pasal krusial di revisi UU Pemilu. Salah satunya tentang sistem pemilu di Indonesia. Nah, melihat kondisi Indonesia saat ini Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai sistem pemilu proporsional tertutup lebih cocok.

"Sistem proporsional tertutup saya kira lebih banyak keuntungannya jika melihat fenomena politik Indonesia saat ini," ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Rabu, 04 April 2012

Kami Perjuangkan RUU Keperawatan


Jakarta, Kastrat BEM FIK UI 2012-Sang Mentari mulai menengah tepat di tengah-tengah. Sinarnya yang terik menerobos dedaunan pohon-pohon rindang yang bergoyang. Angin sepoi-sepoi berhembus terasa hangat dikulit kami. Tepat pukul 10.30 WIB kami selesai kuliah umum di Auditorium Ojo Radiat Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
Siang kemarin Selasa, 3 April 2012, Kami dari tim Kajian Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI)  bertolak dari Fakultas Ilmu Keperawatan Kampus UI Depok menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Tepatnya di Ruang Sidang Komisi IX DPR RI  untuk menghadiri undangan dari Tenaga Ahli Anggota Dewan DPR RI, yaitu salah satunya Kak Fikri (Alumni FIK UI). Mereka mengundang kami dalam rapat memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Keperawatan atau bisa juga dikatakan diskusi publik yang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Keperawatan.

Selasa, 03 April 2012

Paripurna DPR Bisa Akomodir Opsi Tambahan PKS

VIVAnews – Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, rapat paripurna DPR guna membahas usul pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak kemungkinan bisa berkembang menjadi lebih dari dua opsi dengan mengakomodir opsi tambahan yang digagas PKS.

Paripurna Pura-pura

“DPR kok seperti anak TK” –Gus Dur
Perkenankan saya untuk tidak sepenuhnya sepakat dengan argumen ini. Anak TK, mereka bertengkar, saling mengejek, bercanda, dan kadang bertingkah semaunya, oleh sebab mereka belum tahu. Mereka hanya belum mengerti. Namun kalau ada orang sudah tua, sudah tahu mana baik buruk, sudah mengerti mana yang pantas dilakukan mana yang tidak, sudah dipercaya rakyat, masih bertingkah seperti itu, hipotesa saya ada dua: mereka tidak pernah sekolah, atau memang dicipta tanpa otak. Lalu, di negeri nan kaya raya namun tiada sejahtera ini, siapa lagi yang bisa kita percaya?

Senin, 02 April 2012

Foto Arsip Nasional Belanda

Dapat bocoran foto dari Arsip Nasional Belanda, tentang peristiwa sekitar tahun 1965. Kalau lihat foto ini, agak nyeri, pegel linu juga otakku untuk memahami rekonsiliasi sama dengan bermaaf-maafan ala lebaran, tanpa pengungkapan kebenaran.

SNMPTN Jalur Undangan Bakal Digratiskan

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah bakal menggratiskan biaya pendaftaran semua peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) mulai tahun 2013. Namun, tanggungan pemerintah tersebut terbatas untuk peserta yang ikut dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan.
Peserta yang masuk lewat SNMPTN jalur undangan membayar biaya formulir senilai Rp 175.000. Namun peserta harus direkomendasikan sekolah.
Adapun SNMPTN lewat jalur tulis terbuka untuk umum. Biaya formulir pendaftaran untuk Program IPA/IPS Rp 150.000, yang program campuran Rp 175.000, serta tambahan uang tes keterampilan untuk program studi tertentu sebesar Rp 150.000.
"Tidak semua orang kan harus masuk ke perguruan tinggi. Pemerintah menanggung yang lewat jalur undangan, yang memang siswa-siswa berprestasi," kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Djoko Santoso, Jumat (30/3/2012) di Jakarta.
Menurut Djoko, 60 persen seleksi nasional lewat SNMPTN jalur undangan dan tulis, pada tahun 2013 diubah semuanya menjadi jalur undangan saja. Adapun 40 persen sisanya menjadi hak setiap PTN untuk melakukan seleksi mahasiswa baru.
Pada SNMPTN jalur undangan ini, peserta dinilai dari nilai raport kelas 1-3 dan nilai ujian nasional (UN). Jadi, terjadi integrasi UN sebagai penilaian masuk PTN. "Ini sudah disepakati bersama Majelis Rektor PTN," ujar Djoko.
Pada tahun 2011 tercatat 773.976 peserta SNMPTN yang memperebutkan 165.715 kursi di 60 PTN. Peserta yang ikut di jalur SNMPTN undangan berjumlah 232.948 orang dan di jalur tulis 540.928 orang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, meskipun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi itu pilihan setiap individu, negara tetap mengembangkan kebijakan untuk menjamin akses kuliah bagi semua anak bangsa. "Sebagai bukti jika persamaan untuk akses kuliah terbuka bagi semua anak, biaya pendaftaran SNMPTN mulai tahun 2013 gratis," kata Nuh.
Menurut anggota Komisi X DPR Dedi S Gumilar, Komisi X mendukung supaya PTN semakin terjangkau yang dimuali dari negara menggratiskan biaya pendaftaran. "Ini lebih kepada meminta komitmen negara untuk bertanggung jawab dalam pendidikan generasi masa depan bangsa," kata Dedi.

Cara Gampang Turunkan Tekanan Darah Tinggi

Ghiboo.com - Tekanan darah tinggi bisa dialami siapa saja. Biasanya, hipertensi terjadi akibat makanan, usia dan genetika. Jika tidak segera diatasi, tekanan darah tinggi bisa memicu serangan jantung dan stroke, bahkan menyebabkan kematian.
Ada beberapa cara agar tetap menjaga tekanan darah stabil, seperti rutin berolahraga, pilih makanan sehat dan mengurangi asupan natrium. Berikut ini beberapa makanan yang dapat berkontribusi menurunkan tekanan darah, dilansir melalui Huffingtonpost, Jumat (30/3).
Kismis

Harga BBM Tidak Naik pada 1 April

Rapat paripurna DPR membahas rencana kenaikan harga BBM berlangsung hingga Sabtu (31/3/2011) dinihari WIB. Hasil akhirnya, harga BBM tidak akan naik pada 1 April mendatang, namun tetap bisa naik sewaktu-waktu.

Setelah sempat diskors sejak sore tadi, sidang paripurna DPR dimulai kembali sekitar pukul 22.20 WIB. Sejak sidang dibuka, hujan interupsi memenuhi ruang sidang dan Ketua DPR Marzuki Alie yang menjadi pemimpin sidang terlihat kewalahan mengatasinya.

Interupsi dan perdebatan yang berlarut-larut membuat sidang yang harus selesai pada pukul 00.00 WIB itu jadi molor. Padahal, menurut amanat Undang-undang, pembahasan APBN Perubahan 2012 ini sudah harus selesai pada 30 Maret 2012, 30 hari setelah draft RAPBN-P diserahkan oleh Presiden kepada DPR.
Marzuki kemudian mengusulkan untuk memperpanjang sidang hingga Sabtu (31/3) pukul 01.00 WIB dan disetujui forum.

Komisi Nasional Pendidikan Tolak RUU Privatisasi Perguruan Tinggi

Jakarta Rancangan Undang-undang Perguruan Tinggi (RUU PT) sedang dibahas dan akan disahkan DPR dalam waktu dekat. Namun RUU ini dianggap tidak memihak rakyat miskin dan akan membuat biaya kuliah makin tak terjangkau.

"RUU PT jelas melepas tanggung jawab pemerintah. Kental dengan nuansa privatisasi. Padahal seharusnya DPR menjawab kesulitan masyarakat memperoleh hak pendidikan tinggi dengan aturan yang merakyat," kata anggota Komisi Nasional Pendidikan, Alghifari Aqsa, saat diskusi di Kantor LBH Jakarta, Jl Diponegoro, Jakarta, Minggu (25/3/2012).

Komisi Nasional Pendidikan adalah gabungan beberapa LSM dan organisasi kampus. Beberapa organisasi tersebut di antaranya LBH Jakarta, LBH Pendidikan, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Forum Mahasiswa Pendidikan, BEM UI, dan BEM UNJ.

UI Babat Hutan untuk Arena dan Klub Golf

Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu universitas tertua dan terbaik di Indonesia terus berusaha membangun diri. Kini universitas yang terletak di Depok itu sedang sibuk ngebut pembangunan Integrated Faculty Club UI.

Integrated Faculty Club UI nantinya akan menjadi sport center bertaraf internasional yang dikelola kampus secara otonom. Bahkan Integrated Faculty Club UI juga dilengkapi dengan fasilitas unggulan seperti arena dan klub golf.

Dari data yang diperoleh merdeka.com, Jumat (23/3), Integrated Faculty Club UI akan terdiri dari enam bagian. Salah satu bagiannya dikhususkan untuk pusat olah raga dimana di dalamnya terdapat arena golf dan klub golf.

Direktorat Pengembangan Aset dan Ventura Universitas Indonesia (UI) pada medio Agustus 2009 lalu telah mengeluarkan sayembara terkait pembangunan Integrated Faculty Club UI itu. Dari sayembara tersebut, Integrated Faculty Club UI nantinya akan dibagi menjadi enam program ruang, yakni.

Seribu Suara FKUI untuk RUU Pendidikan Kedokteran

UU Pendidikan Kedokteran merupakan undang-undang yang mengatur pendidikan dan profesi kedokteran Indonesia. Saat ini DPR bersama Pemerintah sedang merumuskan RUU Pendidikan Kedokteran. Dalam perumusan RUU Pendidikan Kedokteran ini, DPR juga turut menyertakan Ikatan Dokter Indonesia, Direktur Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia, Kolegium Kedokteran Indonesia, dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.
Selain itu, DPR juga melibatkan mahasiswa yang merupakan subjek dari pendidikan tersebut. Semua pihak berusaha dilibatkan agar UU Pendidikan Kedokteran ini nantinya dapat membawa kepentingan semua pihak. Diharapkan pula dapat tercipta undang-undang yang memang membawa perubahan pada pendidikan kedokteran Indonesia saat ini sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Kunjungan Kami dalam Diskusi Publik "Jaminan Sosial yang Pro Rakyat"


Sang Mentari tepat berada ditengah-tengah. Sinarnya yang terik menerobos dedaunan pohon-pohon rindang yang bergoyang. Angin sepoi-sepoi berhembus terasa hangat dikulit kami.
Siang tadi Senin, 2 April 2012, Kami dari tim Kajian Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI)  bertolak menuju gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Tepatnya di Ruang Promosi Doktor FKM UI untuk menghadiri undangan dari  Kastrat BEM IM FKM UI. Kastrat BEM IM FKM UI mengundang kami dalam diskusi publik yang bertema “Jaminan Sosial yang Pro Rakyat”. Diskusi publik ini menghadirkan pembicara-pembicara yang berkompeten di bidangnya. Pembicara diskusi diantaranya dari Kementerian Kesehatan, PT. Asuransi Kesehatan, Direktorat Jaminan Sosial Nasional, Kemenkokesra, dan Prof. Hasbullah Thabrany.
Diskusi publik ini merupakan salah satu serangkaian program kerja dari BEM IM FKM UI 2012. Dalam menghadiri Diskusi Publik kami dari tim Kastrat FIK UI, yaitu Dwanti Retno Asih, Moh. Hamilun Ni’am, dan Septiani Anwar. Selain kami tim Kastrat FIK UI 2012 turut hadir teman kami dari FIK UI, Ahmad Hifni Bik, Dwi Laksono Abdhillah, Putri Nilasari, Lilis Karuniati, dan Hutami Lestyo Rahayu.

Rancangan Proker Kastrat BEM FIK 2012


Departemen Kajian Strategis BEM FIK UI 2012 (Kastrat BEM FIK UI 2012)
Kepala Departemen : Muhamad Taufik A’10
Deputi : Gita Pamela A’10
Sekretaris : Dwanti Retno Asih A’11
Bendahara : Aida Alawiyah A’11
Anggota: Mardhiah A’10
Mustafrikhatul Maftukhah A’10
Moh. Hamilun Ni’am A’11
Mersiliya Sauliyusta A’11
Nailul Dina Afera A’11
Septiani Anwar A’11

Departemen Kastrat merupakan departemen di bawah Koordinator Sosial Politik yang bergerak berdasarkan isu-isu sosial-politik yang berkembang di tataran kampus.
Departemen kastrat terdiri dari 3 sub-departemen, yakni  :